JK Sampaikan Hasil KSA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) bersama Kepala BPS, juga beberapa menteri dan kepala lembaga menyampaikan hasil perbaikan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) di depan awak media di Kantor Wapres, (22/10).

"Sejak tahun 1997, telah terjadi angka produksi beras yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selama ini, angka produksi beras bertambah terus, padahal sawah berkurang, sedangkan penduduk bertambah. Setelah dievaluasi, BPS butuh waktu tiga tahun untuk memperbaiki angka ini," ujar JK.

Menambahkan pernyataan JK, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto mengatakan, "BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan perbaikan metodologi yang dinamakan KSA. Metodologi ini merupakan inovasi dari BPPT dan sudah mendapat penghargaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)."

Kecuk melanjutkan, “Pada tahun 2018, Kementerian ATR-BPN baru saja menetapkan updating luas lahan baku sawah. Kalau pada tahun 2013, luas lahan baku sawah sebesar 7,75 juta hektar, maka pada 2018 berdasarkan verifikasi dari Kementerian ATR-BPN, LAPAN, dan BIG menjadi 7,1 juta hektar. Artinya, selama lima tahun terakhir terjadi penurunan sekitar 635 ribu hektar. Dengan menggunakan luas lahan baku sawah terbaru dan dengan metode KSA, didapat hasil luas panen padi pada 2018 diperkirakan 10,9 juta hektar. Dari hasil luas panen padi tersebut, diperoleh produksi padi di Indonesia dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) 56,54 juta ton. Jika dikonversi maka produksi beras sebesar 32,42 juta ton."

"Angka konsumsi nasional berdasarkan data tahun 2017 sebesar 111,58 kg per kapita per tahun. Sehingga jika dihitung, total konsumsi beras di Indonesia sebesar 29,50 juta ton. Dengan demikian, masih ada surplus beras sebesar 2,85 juta ton. Surplus ini tersebar di 14,1 juta rumah tangga produsen atau sekitar 47 persennya ada di penggilingan, pedagang, dan sebagainya," tambah Kecuk.

Kecuk pun menjelaskan bahwa untuk angka yang lebih detail, akan disampaikan saat rilis di BPS.