Jakarta - Pelestarian keanekaragaman hayati serta upaya penanganan deforestasi dan degradasi hutan merupakan hal krusial bagi Indonesia yang menjadi salah satu paru-paru dunia. "Sebuah pijakan untuk menjaga kualitas hutan Indonesia," ujar Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto saat memberi sambutan di acara "Diseminasi Status Hutan dan Kehutanan Indonesia Tahun 2018" yang dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) BPS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), (21/1).
BPS rutin mengeluarkan data terkait statistik lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Statistik Sumber Data Laut dan Pesisir, Potensi Desa, dan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH). "Dari publikasi dapat dilihat capaian pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup. Tapi masih ada pekerjaan rumah, misalnya IPKLH Indonesia sebesar 0,51 (mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi tingkat ketidakpedulian lingkungan di wilayah tersebut, red), artinya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup perlu ditingkatkan," ujar Kecuk. "Penandatanganan MoU ini akan mendukung tugas KLHK untuk menjaga lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan hidup di alam. Dan dengan menggunakan data KLHK, BPS bisa menyusun indikator SDGs pilar lingkungan," tambah Kecuk.
Menteri KLHK, Siti Nurbaya memberikan apresiasi kepada jajaran BPS atas kerja sama yang dijalin selama ini. "Saya menyambut baik, dan feel free saja BPS untuk mengakses (data KLHK, red) sebagai penunjang pengambilan kebijakan," ujarnya. Selain bekerja sama dengan BPS, publikasi Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 juga dibantu oleh FAO dan Kedutaan Besar Norwegia. "Hadirnya BPS sangat penting untuk memberikan nilai atau format yang tepat bagaimana figure tersaji di publik. Komitmen kita semua untuk melakukan sesuatu yang baik bagi planet kita," tutup Siti Nurbaya.
