Bekasi - Data kemiskinan merupakan salah satu indikator strategis. “Jika proses pendataan Susenas dikawal, hasilnya akan baik. Membaca data merupakan bagian penting, kita harus tahu profil kemiskinan dan mampu memberi penjelasan kenaikan atau penurunan angka kemiskinan,” ucap Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono ketika membuka Rekonsiliasi Penghitungan Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018 di Hotel Harris Bekasi, (29/10).
Rekonsiliasi ini diikuti Kepala Bidang Statistik Sosial dan Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial BPS se-Indonesia. Di dalam kegiatan ini dibahas finalisasi hasil penghitungan kemiskinan kabupaten/kota serta menyiapkan publikasi data Potensi Desa 2018. Selain itu, para peserta juga diberikan pembekalan metodologi penghitungan, konsep, definisi, dan pemahaman kemiskinan untuk meningkatkan kapasitas para kepala seksi yang sering rotasi/mutasi.
Usai pembukaan, diadakan diskusi yang menghadirkan narasumber dari TNP2K, Sri Kusumastuti Rahayu; akademisi Universitas Indonesia, Teguh Dartanto; serta Ketua Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto dimoderatori oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Harmawanti Marhaeni.
Ketiga narasumber menjelaskan bahwa dalam setiap kebijakan yang dibuat selalu menggunakan data BPS. “Data salah, perumusan kebijakan juga salah. Data BPS sangat mempengaruhi pengambilan keputusan,” jelas Sujarwanto.
