August 10, 2009 | Other Activities
Kepala BPS, Rusman Heriawan membuka Diskusi Nasional Kampanye Sensus Penduduk 2010 (SP2010) pada Jumat 10 Juli 2009 di Ruang Sidang, Gedung 3 lantai 1 BPS. Dalam sambutannya, Rusman mengatakan hal terpenting yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa Sensus Penduduk (SP) tidak hanya menghitung penduduk tetapi juga menghitung semua variabel/karakteristik penduduk atau yang terkait dengan penduduk. Dengan banyaknya muatan variabel yang ditanyakan dalam SP maka hasilnya akan menjadi harapan dan ditunggu oleh semua kementerian terkait.
"SP2010 merupakan pekerjaan besar dan masif dengan waktu yang sangat ketat. Diperlukan persiapan yang sangat matang dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sehingga masyarakat sebagai objek pendataan mengetahui pentingnya SP bagi kelancaran pembangunan dan juga untuk kepentingan instansi terkait," tambah Rusman.
Semua punya kepentingan terhadap hasil SP2010 maka suksesnya SP menjadi suksesnya kita bersama. Tanpa bantuan para stakeholder tentu mustahil kampanye SP2010 akan efektif, produktif, dan hasilnya signifikan bagi SP itu sendiri.
Diskusi yang dipandu oleh Wendy Hartanto, Direktur Statistik Kependudukan, membahas tiga hal, yaitu Manajemen Kampanye SP2010 oleh M. Sairi Hasbullah selaku Kepala Biro Humas dan Hukum; Strategi Kampanye SP2010 oleh Gatot Sulistiantoro selaku Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo; dan Strategi Publisitas oleh Bambang Chriswanto selaku Vice President Director of IndoPacific Edelman yang dalam hal ini sebagai konsultan Kampanye SP2010.
SP2010 Milik Negara Bukan Penyelenggara
Dalam paparannya, Sairi mengatakan bahwa sensus tidak mudah dalam pelaksanaannya. Masyarakat diharapkan tidak sekadar memahami tetapi juga menjiwai dan ikut berpartisipasi untuk menyukseskan SP2010. Untuk itu kampanye SP2010 harus tepat sasaran dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari kawasan elite sampai ke daerah terpencil.
Lebih lanjut Sairi mengatakan sensus diselenggarakan oleh negara-negara di dunia. Meskipun lembaga statistik adalah penyelenggara sensus tetapi semua instansi/lembaga negara juga ikut terlibat karena sensus milik negara bukan milik penyelenggara.
Dikemukakan oleh Gatot Sulistiantoro bahwa untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar target sasaran SP2010 dapat tercapai, maka diperlukan strategi kampanye yang tepat. Sebagai salah satu pengguna data, Depkominfo sadar pentingnya berkontribusi dalam kampanye SP2010. Namun, jalur yang harus ditempuh pertama kali oleh BPS adalah merancang Memorandum of Understanding (MoU) antara Depkominfo dan BPS terkait kegiatan kampanye SP2010 sebagai payung hukum bagi kedua instansi dalam bertindak. Bentuk kerja sama yang bisa dijalin, antara lain: SMS-blast, yaitu mendistribusikan informasi menyebarkan SMS ke seluruh nomor pelanggan selular dan CDMA. Untuk interaksi BPS dengan media, terutama dengan wartawan, Depkominfo menilai hubungan yang terjalin sudah baik hanya saja untuk ke depannya koordinasi tersebut harus tetap terjaga.
Ada empat hal penting dalam strategi membangun pondasi dari pesan yang disampaikan yang dikemukakan oleh Bambang Chriswanto, yaitu: (1) Pesan pokok dalam kampanye SP2010 tidak terbatas hanya pada juru bicara (Jubir) SP2010 saja. Setiap pegawai BPS diharapkan dapat menjadi spoke person kepada masyarakat dalam mengampanyekan SP2010, (2) Pelatihan jubir tidak hanya terbatas pada mitra kerja, (3) Adanya panduan tanya jawab, dan (4) Adanya buku panduan sehingga juru bicara, dalam hal ini adalah pegawai BPS dan mitra kerja, dapat memahami secara menyeluruh mengenai kampanye SP2010.
Timing
Waktu (timing) pelaksanaan kampanye penting diperhatikan untuk melihat efek setiap strategi di masyarakat, apakah sudah menggugah kesadaran diri mereka terhadap SP2010. Tahapan timing dibagi menjadi empat babakan besar Aware, Interest, Desire, and Action (AIDA), yaitu H-120 hari, H-120 hari, H–60 hari, dan H-30 hari. Khusus untuk kampanye yang dilakukan pada media elektronik dalam bentuk Public Service Announcement (PSA), konsultan menyarankan untuk lebih memperhatikan ide kreatif, durasi, dan frekuensi penayangannya sehingga masyarakat yang melihat dapat menangkap langsung isi dari pesan yang akan disampaikan dan tujuan kampanye dapat tercapai. (MM) (Sumber:Varia Statistik Agustus 2009)
