Penyusunan IRIO Butuh Kolaborasi Banyak Pihak

13 Maret 2019 | Kegiatan Statistik

Batam - "Kita perlu perangkat untuk mengukur seberapa jauh dampak dari kawasan-kawasan ekonomi yang sudah kita bangun," ujar Bambang Wijanarko dari Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. "Kita sangat menyambut gembira penyusunan IRIO ini, jadi bisa meng-capture perkembangan yang ada dan meng-capture ekspansi untuk pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tidak ada," lanjut M. Agung Widodo dari Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas. Kedua narasumber tersebut dihadirkan dalam acara "Pelatihan Penyusunan Inter-Regional Input Output (IRIO)" untuk membahas arah kebijakan pembangunan yang akan memanfaatkan IRIO, (27/2).

Penyusunan IRIO sendiri merupakan prioritas nasional sebagai upaya mengatasi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. BPS dipercaya untuk menyusun IRIO yang pelaksanaannya dimulai tahun ini. "IRIO untuk mengukur konektivitas antarwilayah dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Penyusunan IRIO dimulai dengan penyusunan Supply and Use Tables yang menjadi syarat mutlak," kata Setianto, Direktur Neraca Produksi BPS ketika membuka acara.

Dominasi Jawa atau Jawa sentris di dalam pembangunan masih menjadi persoalan klasik. "Informasi dari IRIO bisa melihat sektor mana yang potensial dan punya nilai tambah. Juga untuk memetakan pola analisis perdagangan antardaerah karena masih berfokus pada kawasan barat. Tabel IRIO sangat membantu kita dalam menganalisis kebijakan di sektor tertentu," jelas Agung.

Kegiatan penyusunan IRIO ini diikuti oleh Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Kasi Neraca Produksi, Kasi Neraca Konsumsi, dan Kasi Analisis Statistik Lintas Sektor BPS provinsi seluruh Indonesia. Perwakilan masing-masing kedeputian di BPS pusat pun diikutsertakan. "Dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan subject matter lain akan memberikan hasil optimal," tambah Setianto. Dalam "Kick Off Penyusunan IRIO" bulan lalu, Kepala BPS juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPS dan kementerian/lembaga dalam penyediaan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IRIO.

Berita Terkait