Akhir-akhir ini ada trending topic yang menyatakan bahwa Indonesia diprediksi pada tahun 2050 nanti akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-empat di dunia setelah China, AS, dan India. Namun masalah kemiskinan, kesenjangan, gini ratio, dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Ke-empat PR tersebut dapat memicu gejolak sosial, politik, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Demikian hal tersebut disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo dalam Keynote Speech nya pada acara Sosialisasi Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang diselenggarakan di BPS, Kamis (19/4). Diantara undangan nampak hadir perwakilan Kementerian/Lembaga, UNFPA, UNDP, ABS, dan stakeholder yang nantinya akan menggunakan data Podes.
"Data Podes penting untuk mengevaluasi apakah program kita sudah tepat sasaran atau tidak, termasuk program pengentasan kemiskinan di desa”, ujar Eko lebih lanjut.
Dalam sambutannya, Kecuk menjelaskan bahwa terkait dengan pembangunan desa, BPS memberikan dukungan kepada Pemerintah salah satunya melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) yang merupakan kegiatan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota di Indonesia.
"Selain itu, dari data Podes, BPS juga membentuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang digunakan sebagai salah satu dasar alokator dana desa. "" ujar Kecuk.
Kegiatan sosialisasi ini berlanjut dengan talkshow dengan moderator Sekretaris Utama, Adi Lumaksono. Hadir pula tiga narasumber, yaitu Deputi Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah, Ketua Satgas Dana Desa Kementerian Desa, PDTT, Bibit Samad Rianto, dan perwakilan United Nations Development Programme (UNDP), Juliaty Ansye Sopacua.
(Humas BPS/Nurdj)
