December 20, 2023 | Other Activities
Bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM)
Indonesia @iomindonesia , BPS menyelenggarakan “Pencanangan Kolaborasi
Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) untuk Indonesia Emas 2045” di
Kantor BPS, (20/12).
Migrasi internasional menjadi salah satu isu
menantang dan kompleks yang dihadapi para pengambil kebijakan di
seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah migran
internasional terbesar di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Berdasarkan
UN DESA, pada tahun 2020 terdapat sekitar 4,6 juta migran internasional
dari Indonesia, 44 persen di antaranya adalah perempuan. Sementara
remitansi yang dikirim ke Indonesia mencapai 9,4 miliar dolar AS, setara
dengan 0,9 persen dari PDB Indonesia.
Dalam sambutannya, Plt.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pentingnya
komitmen K/L untuk terus berkolaborasi melalui SDMI, guna menciptakan
migrasi internasional yang aman, tertib, dan teratur, sehingga
menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi. “SDMI memberikan fondasi
yang kuat bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang
efektif dan berbasis bukti,” paparnya.
Hal senada disampaikan
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan
Pemuda, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Woro
Srihastuti Sulistyaningrum. SDMI menjadi salah satu bentuk penghormatan
terhadap hak-hak dasar dan kebebasan jutaan migran di seluruh dunia.
“Salah satu hambatan dalam pembuatan kebijakan terkait migrasi
internasional selama ini adalah karena kesulitan memperoleh informasi
dan data yang akurat,” ujarnya.
Pencanangan kolaborasi SDMI
diharapkan dapat mendukung posisi Indonesia sebagai salah satu negara
unggulan di dunia untuk implementasi Global Compact for Safe, Orderly,
and Regular Migration serta pencapaian Indonesia Emas 2045 dan SDGs.
Digelar
pula talkshow yang menghadirkan Ateng Hartono (BPS), Judha Nugraha
(Kemenlu), Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Kemenko PMK), Rinardi
(BP2MI), Nuryani Yunus (Kemenko Perekonomian), dan Prakosa
Grahayudiandono (Kementerian PPN/Bappenas).