20 Desember 2023 | Kegiatan Statistik Lainnya
Bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) Indonesia @iomindonesia , BPS menyelenggarakan “Pencanangan Kolaborasi Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) untuk Indonesia Emas 2045” di Kantor BPS, (20/12).
Migrasi internasional menjadi salah satu isu menantang dan kompleks yang dihadapi para pengambil kebijakan di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah migran internasional terbesar di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Berdasarkan UN DESA, pada tahun 2020 terdapat sekitar 4,6 juta migran internasional dari Indonesia, 44 persen di antaranya adalah perempuan. Sementara remitansi yang dikirim ke Indonesia mencapai 9,4 miliar dolar AS, setara dengan 0,9 persen dari PDB Indonesia.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pentingnya komitmen K/L untuk terus berkolaborasi melalui SDMI, guna menciptakan migrasi internasional yang aman, tertib, dan teratur, sehingga menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi. “SDMI memberikan fondasi yang kuat bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berbasis bukti,” paparnya.
Hal senada disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. SDMI menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan jutaan migran di seluruh dunia. “Salah satu hambatan dalam pembuatan kebijakan terkait migrasi internasional selama ini adalah karena kesulitan memperoleh informasi dan data yang akurat,” ujarnya.
Pencanangan kolaborasi SDMI diharapkan dapat mendukung posisi Indonesia sebagai salah satu negara unggulan di dunia untuk implementasi Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration serta pencapaian Indonesia Emas 2045 dan SDGs.
Digelar pula talkshow yang menghadirkan Ateng Hartono (BPS), Judha Nugraha (Kemenlu), Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Kemenko PMK), Rinardi (BP2MI), Nuryani Yunus (Kemenko Perekonomian), dan Prakosa Grahayudiandono (Kementerian PPN/Bappenas).
