Jakarta - Tiga satker, yakni BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), BPS Kota Kendari, dan BPS Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah mendapat apresiasi berpredikat WBK. Perwakilan BPS yakni Inspektur Utama, Akhmad Jaelani, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, M. Ari Nugraha beserta pimpinan satker berpredikat WBK hadir di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta dalam acara Apresiasi Dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019. Apresiasi diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo yang juga dihadiri langsung oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin (10/12).
Beberapa bulan yang lalu (10/10), sebanyak 31 satuan kerja (satker) di BPS menjadi nominasi sebagai Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan tersebut (di Marc Hotel) langsung diamati oleh tim evaluator dari Kemenpan-RB.
Tak mudah menuju satker WBK, harus melalui berbagai tahapan. Setiap tahun ada evaluasi. Evaluasi pertama dilakukan oleh inspektorat BPS, kemudian dikirim ke Kemenpan-RB . Setelah ikut pameran di Marc Hotel, satker yang masuk nominasi mengisi kelengkapan Lembar kerja evaluasi (LKE). Isian LKE meliputi enam 6 pilar manajemen perubahan. Ke enam pilar tersebut yakni area manajemen perubahan, penataan tata laksana , penataan sistim manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sehari sebelumnya, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, menjelaskan bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi birorkasi di tiap unit kerja. Setiap unit kerja yang berhasil membangun ZI akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya untuk menuju WBK/WBBM. “Momen Hari Anti Korupsi Internasional ini, harus mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025,”
Prestasi yang diraih satker BPS daerah menjadi motivasi bagi satker-satker yang lain di BPS untuk terus berupaya meningkatkan kinerja hingga makin bertambah satker yang berpredikat WBK. Sedangkan yang sudah berpredikat WBK dapat meningkatkan hingga meraih prestasi WBBM.
