Jemput predikat WBK/WBBM, 31 Satker Siap Hadapi Evaluasi Kemenpan-RB

Jakarta – Kamis (10/10) pagi, ballroom lantai 7 Marc Hotel, Pasar Baru, Jakarta, terlihat padat oleh peserta kegiatan _Workshop Peningkatan Reformasi Birokrasi BPS melalui Penilaian Unit Kerja Evaluasi Zona Integritas Tahun 2019._ Selain peserta yang berasal dari BPS berbagai daerah, kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh tim evaluator dari Kemenpan-RB.

Pada saat membuka kegiatan tersebut, Akhmad Jaelani, Inspektur Utama BPS, menyatakan terima kasih kepada 31 satuan kerja yang telah hadir dan telah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik pada kegiatan _workshop_ tersebut. Sebagaimana diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menilai unit kerja di lingkungan BPS yang menjadi nominasi BPS sebagai Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dari 31 Satker BPS tersebut, lima diantaranya dinominasikan untuk memperoleh predikat WBBM berdasarkan evaluasi Kemenpan-RB nantinya. Kelima Satker tersebut adalah Kota Bukittinggi, Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun, Kabupaten Gianyar, dan Provinsi Sulawesi Barat. Seperti diketahui sebelum suatu satker dinominasikan untuk memperoleh predikat WBBM dari Kemenpan-RB, maka harus sudah berpredikat WBK berdasarkan evaluasi dari instansi yang sama.

Kegiatan pembukaan juga diisi dengan pemutaran video mengenai Satu Data Indonesia dan sambutan dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kemenpan-RB, Nadimah. Pada sambutannya, Nadimah mengungkapkan, “Pada sesi diskusi siang nanti, saya ingin Bapak dan Ibu menyampaikan apa yang menjadi inovasi unik di unitnya masing-masing. Ini yang menentukan, karena inilah contoh yang kemudian akan diduplikasi oleh unit lainnya.”

Pembukaan _workshop_ di lantai 7 diakhiri setelah Adi Lumaksono selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi di BPS memberikan sambutan dan dilanjutkan oleh doa penutup. Dalam sambutannya, Adi menegaskan bahwa merupakan upaya BPS untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain dilakukan melalui mekanisme pertemuan serta diskusi yang intensif, kegiatan juga diisi dengan kunjungan pada _stand-stand_ yang terletak di lantai dasar Marc Hotel. _Stand-stand_ tersebut memamerkan berbagai macam inovasi yang telah dilakukan oleh tiap-tiap BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota peserta workshop.

Berbagai macam ornamen menarik menghiasi stand tersebut. Ada yang mencoba memikat perhatian dengan mengenakan atribut busana daerah seperti ikat kepala dan seragam batik. Ada juga yang mencoba mengambil perhatian dengan membagikan makanan khas daerah, sampai membagikan berbagai macam brosur dan _leaflet_ berisi uraian inovasi yang telah dilakukan di kantor masing-masing. Kegiatan siang itu kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dari tim KemenPAN/RB, diskusi dan paparan insentif dari satker peserta, yang dibagi ke dalam 4 ruang berbeda.