Palembang – “Burung elang makan anak itik, sekali makan di Sungai Sembilang. Bapak-bapak ganteng, ibu-ibunya cantik, selamat datang di bumi Palembang,” demikian pantun yang dilontarkan Kepala BPS Provinsi Sumatra Selatan, Endang Tri Wahyuningsih menyambut kedatangan peserta Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Indikator Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) se-Sumatra, (4/7).
Acara yang berlangsung di Hotel The Zuri, Palembang ini mengambil tema “Optimalisasi Sumber-Sumber Pertumbuhan Baru sebagai Substitusi Penurunan Alami Sumber Daya Alam". Kegiatan ini merupakan kerja sama antara BPS, Bappeda, dan Bank Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Sumatra tumbuh positif. Kontribusinya terhadap nasional mencapai 21 persen, menempati urutan kedua setelah Jawa. Sektor pertanian dan pertambangan minyak, gas dan panas bumi merupakan penyumbang terbesar.
Dalam sambutannya, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto mengatakan, “Walaupun kontribusi pertambangan minyak, gas, dan panas bumi di Sumatra besar, tapi pertumbuhannya dari waktu ke waktu mengalami perlambatan. Permintaan terus meningkat, tetapi harganya fluktuatif bahkan cenderung menurun. Perlu diingat bahwa pertambangan adalah sumber daya yang tidak terbarukan, sehingga perlu dipikirkan keberlanjutannya. Jangan sampai ketika harga pertambangan jatuh, pertumbuhan ekonomi Sumatra ikut jatuh. Hal ini sudah dialami Kalimantan Timur dengan batu baranya.”
"Selain pertambangan, potensi lainnya yang luar biasa adalah perkebunan semusim dan tahunan, kontribusinya mencapai 56,5 persen. Salah satu yang terbesar adalah tanaman sawit dan karet. Ketergantungan terhadap sawit dan karet tidak akan menguntungkan jika ekspor masih berbasis komoditas. Kedepannya, pembangunan ekonomi di Sumatra tidak boleh lagi bergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan, harus dicari diversifikasi produk dan mengikuti visi Presiden agar melakukan hilirisasi, sehingga ekspor tidak lagi berbasis komoditas,” lanjut Kecuk.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru mengatakan, “Harus diakui, untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, perencanaan pembangunan harus berdasarkan pada data statistik yang akurat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Saya harap dengan adanya Konsultasi Regional PDRB-ISE ini dapat mewujudkan harapan saya, yaitu Sumatra Selatan Menuju Satu Data,” ujarnya dalam sambutan yang ditutup dengan Re-Launching Aplikasi Android Indikator Kini Sumatra.
Acara dilanjutkan dengan seminar yang diisi oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Sri Soelistyowati; Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas, Oktorialdi; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatra, Wiwiek Sisto Widayat; dan CEO TaniFund, Pamitra Wineka.
