Surabaya – Tahun ini merupakan tahun ke-9 BPS memproduksi angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Produk kerja sama antara BPS, Bappenas, dan Kemenko Polhukam ini terus mendapat perhatian publik baik dari sisi metode, variabel pembentuk, dan tentu saja hasil akhirnya. Margo Yuwono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS menyinggung tentang review metode dan pemanfaatan data IDI dalam pembukaan acara “Rekonsiliasi Data IDI” di Hotel JW Marriot, (27/6). “Belum semua daerah menganggap IDI sebagai isu penting dan memanfaatkannya dalam policy making. Ini adalah PR besar kita untuk mengedukasi pengguna data dalam menginterpretasikan naik turunnya angka dan program konkret yang terkait naik turunnya angka tersebut,” jelas Margo.
Senada dengan Margo, Wariki Sutikno, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas mendukung adanya review metodologi dan variabel pembentuk IDI. “Mengikuti dinamika demokrasi di Indonesia, tentu kita harus terus melakukan review, sehingga akuntabilitas IDI sebagai alat ukur kualitas demokrasi di Indonesia tetap terjaga,” ungkapnya. Lebih lanjut, baik Wariki maupun Margo sama-sama mengamini objektivitas data yang dihasilkan oleh BPS. “Realitas sosial memang selalu multi persepsi, disitulah pentingnya kekuatan argumentasi BPS, yang penting tidak ada intervensi,” terang Wariki di hadapan Brigjen Budi Susanto, Asisten Deputi I Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dan seluruh peserta.
Kegiatan rekonsiliasi yang berlangsung dua hari ini diikuti oleh Kepala Bidang Statistik Sosial dan Kepala Seksi Ketahanan Sosial BPS provinsi seluruh Indonesia, serta perwakilan dari Kemenko Polhukam dan Beppenas. Dalam kegiatan ini, setiap daerah diminta mendiskusikan tentang angka IDI yang dihasilkan beserta fenomena demokrasi yang terjadi di wilayah masing-masing. Hal ini tentu saja untuk memudahkan pengguna data nantinya memahami persoalan demokrasi yang terjadi di balik pergerakan angka IDI yang dihasilkan.
