"Meskipun dana pendidikan telah ditetapkan dalam konstitusi, namun pada kenyataannya berbagai permasalahan di bidang pendidikan masih banyak ditemukan. Beberapa daerah belum mampu memenuhi standar pendidikannya. "Kami ingin mendapatkan informasi data, masukan, dan pandangan dari BPS" ucap Abdul Fikri, pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja SN Dikdasmen) dengan BPS, Rabu (23/5) di ruang rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI.
RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X, bertujuan untuk memperoleh informasi tentang: bagaimana kebijakan sistem pendataan yang dikelola BPS terkait pendidikan serta aksesbilitasnya bagi publik. Maksud lainnya, untuk mengetahui bagaimana pola koordinasi dan sinkronisasi BPS dengan Kemendikbud dalam pengembangan statistik pendidikan, dan bagaimana metode pengumpulan data pendidikan.
M. Sairi Hasbullah, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, dalam kesempatan tersebut secara gamblang memaparkan berbagai data pendidikan yang dihasilkan Susenas, seperti angka partisipasi sekolah, out of school children, angka melek huruf, angka kesiapan sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, dan sebagainya.
Lebih lanjut Sairi menjelaskan bahwa, terdapat perbedaan dalam pendataan pendidikan oleh BPS dan Kemendikbud. BPS menggunakan data Susenas yang berbasis rumah tangga, sedangkan Kemendikbud menggunakan registrasi sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Antara BPS dengan Kemendikbud juga telah ada pembagian tugas dalam mengeluarkan angka pendidikan, sehingga overlapping minim sekali terjadi. "Data Susenas bisa dikaitkan dengan indikator-indikator lainnya, itulah kekayaan Susenas yang dimiliki oleh Indonesia" jelas Sairi.
Apresiasi terhadap data BPS juga disampaikan oleh beberapa anggota dewan yang hadir dalam RDP tersebut. "Kami akan memberikan masukan kepada kementerian untuk selalu berpegang pada satu data. Kalau kami dari Komisi X, data dari BPS yang kami pegang, dan itu harus menjadi komitmen bangsa agar seluruh data mengalir dari data BPS" ujar Djoko Udjianto, ketua Komisi X DPR RI yang dalam RDP kali ini duduk sebagai wakil pimpinan sidang. (Humas BPS/Wid)
